DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

KATA PENGANTAR
Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu, kesempatan dan pemikiran yang jernih penulis untuk menyelesaikan makalah yang berjudul “ dampak korupsi terhadap perekonomian indonesia”.
Sebagaimana upaya peningkatan kualitas yang tidak akan pernah selesai, demikian pula makalah ini nantinya akan memerlukan revisi berdasarkan kritik maupun saran dari para pembaca makalah ini.
Untuk itu, saya harapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca khususnya dari bapak Dr. Djuhari Simamora, M.Pd selaku dosen pengasuh mata kuliah perekonomian Indonesia. Semoga makalah ini dapat memperluas wawasan para pembaca. Terima kasih,


Padangsidimpuan, Januari 2011


Penulis,






DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN :
A. Latar Belakang
BAB II. PEMBAHASAN :
A. Pengertian Korupsi
B. Korupsi Dalam Sudut Pandang Ekonomi
C. Hubungan-hubungan Korupsi dan Ekonomi Menurut Ahli
D. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia
BAB III. PENUTUP :
A. Kesimpulan dan Solusi
DAFTAR PUSTAKA








DAFTAR PUSTAKA
Yulianti, Sri Handaru. 1993. Perekonomian Internasional. Yogyakarta : Penerbit Andi
Sukwiaty, dkk. 2003. Ekonomi 1 Kelas 1 SMA. Bandung : Yudhistira
http://bisnis.vivanews.com/news/read/104915-bahaya_korupsi_bagi_perekonomian
Robie’ Kholilurrahman, SMAN 34 Jakarta, Mabit NF Rombongan A.
Jakarta, 20-02-’10 / 03.00 PM.

















BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Korupsi menurut Undang-undang didefinisikan sebagai: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Atau, “Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Secara sederhana penulis bisa simpulkan beberapa poin penting tentang korupsi.
1. Pelakunya adalah perseorangan.
2. Tindakannya melawan hukum.
3. Memberikan keuntungan tidak harus untuk diri pribadinya, tetapi bisa juga untuk perseorangan lain atau sebuah korporasi.
4. Merugikan keuangan atau perekonomian negara.
5. Menyalahgunakan apa-apa yang diamanahkan kepadanya.
Yang penulis ingin angkat di sini adalah dampak-dampak laten dari korupsi, lebih sempitnya adalah yang berkaitan dengan aspek-aspek keekonomian. Dampak manifesnya sendiri sudah terlalu ‘manifes’ sehingga bisa dibaca dan diketahui secara bebas di mana-mana. Adapun dampak latennya, terutama terhadap perekonomian, menurut penulis masih merupakan pembahasan yang sepi. Membahas hal ini lebih jamak dan lebih dalam tentunya adalah kontribusi positif terhadap kampanye pemberantasan dan pencerabutan akar-akar korupsi terutama di Indonesia. Tentunya disertai masukan-masukan positif, baik yang berwujud saran halus ataupun kritik pedas, baik yang menggunakan bahasa educated ataupun yang menggunakan bahasa grass root, baik yang konseptual ataupun yang praktis. Di sini penulis berusaha sekadar menjamakkan pembahasan tentang hal ini, dan menyertai solusi sekenanya.

BAB II
PEMBAHASAN

E. Pengertian Korupsi
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
• perbuatan melawan hukum;
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
• memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
• penggelapan dalam jabatan;
• pemerasan dalam jabatan;
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas|kejahatan.
Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.
F. Korupsi Dalam Sudut Pandang Ekonomi
Korupsi sendiri menurut sudut pandang ekonomi disebut sebagai the misuse of public office for private gain. Sedangkan, beban yang ditanggung pelaku-pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost economy. Dari istilah pertama di atas, terlihat bahwa potensi korupsi membesar di negara-negara yag menerapkan kontrol pemerintah secara ketat dalam praktek perekonomian, alias memiliki monopoly power yang besar. Karena yang disalahgunakan di sini adalah perangkat-perangkat publik atau pemerintahan dan yang diuntungkan adalah kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi.
Hal ini menunjukkan kekeliruan kebanyakan negara-negara berkembang yang latah mencontoh negara-negara kapitalis dalam hal pembukaan keran investasi asing secara longgar, namun dalam prakteknya justru terlalu banyak diatur oleh pemerintah dan bukannya melalui pencerdasan masyarakat terlebih dahulu sehingga bisa mendorong mereka sendirilah yang akan mengembangkan kerjasama dengan pihak asing. Padahal kemampuan dan kredibilitas moral pemerintah mereka sendiri belum cukup baik. Pada akhirnya, muncul high cost economy. Contoh simpelnya adalah birokrasi, di mana aspek ini adalah sumber terbesar dan paling rata persebarannya di seantero negeri terhadap praktek korupsi.
Di mana-mana tampak birokrasi menghadang sebagai momok, baik dalam hal administrasi kependudukan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan administrasi usaha. Bahkan, sebuah sumber di internet menyebutkan bahwa gelembung biaya birokrasi yang tidak perlu ini menyedot sampai sekitar 20% dari anggaran pelaku usaha-usaha kecil, menurut statistik. Tentunya di sisi lain hal ini sangat menghambat perkembangan UKM-UKM, padahal UKM kita tahu adalah salahsatu tiang penyangga stabilitas ekonomi makro di Indonesia berhubung kemampuannya untuk menyerap tenaga kerja secara masif.
G. Hubungan-hubungan Korupsi dan Ekonomi Menurut Ahli
Menurut Mauro (Corruption and Growth, 1995), korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal-hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro, dan kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal-hal ini, mendorong pemerintah untuk menanggulangi korupsi, baik secara preventif maupun kuratif. Ada pula pernyataan dari Dieter Frish bahwa meningkatnya korupsi juga meningkatkan biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara.
Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi. Yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi, bukannya memberikan nilai positif misalnya kesemakinteraturan, naumun justru memberikan negative value added bagi perekonomian secara umum. Misalnya, anggaran korporasi-korporasi yang lebih baik diputar dalam siklus ekonomi, justru terbuang untuk birokrasi yang ujung-ujungnya masuk ke kantong pribadi pejabat.
H. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian di Indonesia
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US $187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. (Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson). Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.
Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tinggi, memang sering mendapat sorotan soal kebocoran anggaran negara. Pada masa Orde Baru, korupsi tak banyak terungkap karena penguasa tertutup dan meredam kasus-kasus korupsi.
Pada era reformasi, sistem pemerintah lebih transparan sehingga banyak kasus korupsi terbongkar. Bahkan, kasus korupsi terungkap bukan hanya di pemerintah pusat, tetapi banyak terjadi di daerah seiring dengan diberlakukannya desentralisasi anggaran. Banyak pejabat daerah menjadi tersangka kasus korupsi APBD.
Walaupun demikian, tidak berarti ada perbaikan penanganan korupsi di Indonesia. Tengok saja posisi peringkat korupsi Indonesia versi CPI (Corruption Perception Index) yang dirilis oleh Transparency International (TI). Jika dilihat secara time series sejak tahun 2001 hingga 2008, dapat diketahui bahwa pasca reformasi, penanganan kejahatan korupsi di Indonesia semakin membaik.
Posisi Indonesia membaik dari peringkat 140 pada 2005 terus meningkat ke posisi 126 pada 2008. Meski ada perbaikan, dalam soal korupsi Indonesia masih sejajar dengan Eritrea, Ethiopia, Guyana, Honduras, Libya, Mozambique dan Uganda dalam pemberantasan korupsi.
Tahun Peringkat Negara Yang disurvei
2001 88 91
2002 96 102
2003 122 133
2004 137 146
2005 140 159
2006 130 163
2007 143 180
2008 126 180
Masalah korupsi di Indonesia sangat erat terkait dengan masalah birokrasi, buruknya penerapaan good governance, serta buruknya moral pelaku bisnis dan pejabat negara. Oligarki, atau tingkat kompetisi politik, yang terjadi di negara ini, masih relatif rendah, sehingga korupsi relatif lebih sulit untuk diberantas. Sebab kompetisi politik yang tinggi dapat menurunkan insentif dalam melakukan korupsi.
Ke depan, perlu langkah perbaikan lebih baik untuk mengatasi masalah korupsi ini, tidak hanya pada tahap instrumen perundangan yang mengikat pelaku, namun juga perbaikan moral pejabat negara, birokrasi dan good governance. Perbaikan ini diharapkan dapat menurunkan rent seeking bagi para pelaku korupsi.
Selain itu, kontrol sosial seperti media, laporan studi, indeks korupsi, maupun media yang mengangkat kasus-kasus korupsi diharapkan dapat mengurangi tindakan korupsi.














BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan dan Solusi
Indonesia seharusnya miris, sebagai negara timur yang mengaku mengedepankan moral, justru korupsinya termasuk tingakt tinggi. Sebagai negara berpenduduk muslim terbanyak yang mengaku taat, justru pemimpin-pemimpinnya tidak bisa memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya.
Di Indonesia, kita telah melihat dengan jelas korelasi antara tingkat korupsi dan kondisi ekonomi. Pada orde baru silam, transparansi birokrasi sangat butuk, bahkan cenderung otoriter. Pada masa ini KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) tumbuh sumur bak cendawan di musim hujan. Berhubungan, kemajuan ekonomi yang dilansir pemerintah pun nyatanya hanyalah gelebung semu, yang akhirnya meletus menjadi krisis pada akhir tahun ’90-an. Dan memasuki era transisi menuju negara demokrasi, di mana reformasi dielu-elukan, transparansi penyelenggaraan negara sangat dipentingkan. Semua skandal berusaha dibuka, semua kasus diangkat ke media. Pemerintah mulai sangat sadar akan bahaya korupsi yang telanjur mendarah daging. Dibentuklah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Satgas Mafia Hukum, dan badan-badan otonom produk pemerintah lain yang bertujuan sama, memerangi korupsi. Di samping itu, juga terlihat bangkitnya kesadaran publik untuk melakukan kampanye anti korupsi mulai dari tiap individu, di mana-mana. Segala kasus dibongkar, tidak tebang pilih, bahkan besan presiden pun tak bisa mengelak.
Kita melihat efek tak langsung dari perjuangan memerangi korupsi ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengundang pujian dari negara-negara lain, stabilitas politik terbentuk, kerja sama dengan investor asing yang semakin erat terjalin, bangkitnya UKM dan layanan-layanan ekonomi syariah, dan fakta-fakta lain tak bias dipungkiri merupakan efek domino dari terselenggaranya praktek good and clean governance yang di anataranya adalah pembersihan dari KKN. Bahkan, di krisis global terakhir, Indonesia menjadi satu dari tiga negara yang tetap bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif bersama China dan India.
Namun, bagaimanapun, korupsi, mafia hukum, masalah birokrasi yang ruwet, dan lain-lain, belum benear-benar hilang dari realita Indonesia. Untuk itu pemerintah musti terus bekerja extra keras untuk mencabut akar-akar korupsi di negeri ini. Di antaranya dengan: 1) Lebih mengakomodir suara publik dalam penentuan kebijakan. Hal ini penting karena masyarakat kini telah cerdas dan kuat. Sebaiknya jangan terlalu menerapkan kebijakan represif lagi karena hal-hal seperti itu sudah tidak relevan dengan perkembangan informasi dan komunikasi zaman ini.biarkan sektor swasta mengembangkan kemandirian dan kreativitasnya, tentunya dalam batas yang disediakan Undang-undang. Seperti bunyi UUd ’45 pasal 33 ayat 1 yang secara garis besar menyatakan bahwa sektor-sektor yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikelola oleh negara. Ini berarti, di luar semua itu, swasta bebas dan sepantasnya dibebaskan bekerja sendiri. 2) Memangkas birokrasi. Birokrasi Indonesia adalah warisan penjajah Belanda. Hal ini sangat buruk, biayanya sangat tinggi. Sepantasnya oemerintah merubah mindset dan garis besar kebijakan untuk memperlonggar birokrasi di Indonesia sehingga anggaran masyarakat dan korporasi-korporasi pun bisa lebih banyak diputar di pasar daripada di kantor-kantor administrasi. Juga investor akan lebih merasa tenang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat tidak banyak lagi biaya yang harus mereka kalkulasi jika masih ada birokrasi ruwet seperti sekarang. Sebagai contoh, SIN (Single Identity Number) yang diterapkan negara tetangga, Singapura, patut dipelajari dan diadaptasikan untuk diterapkan di Indonesia. 3) Meneruskan praktek transparansi pemerintahan.sebaiknya pemerintah kini mulai mengembangkan penyaluran informasi berbasis internet, dan membuka apa-apa yang sebanarnya memang tidak pantas untuk ditutup-tutupi. Hal ini mendorong makin kuatnya kntrol publik sehingga para pejabat nakal akan berpikir sekali lagi untuk melakukan penggelapan-penggelapan asset negara.

GLOBALISASI EKONOMI

KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadhirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini
Dalam pembahasan makalah ini yaitu membahas tentang globalisasi perekonomian. Dalam makalah ini, dimana ada beberapa bentuk dan beberapa prinsip yang sangat perlu kita ketahui. Sehingga kami bisa tahu bagaimana pentingnya mempelajari globalisasi perekonomian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Harapan kami dalam pembuatan makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Kami juga bersedia menerima kritik maupun saran yang mungkin dapat menunjang pembuatan makalah yang lebih baiknya karena kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna.











DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PENDAHULUAN :
A. LATAR BELAKANG GLOBALISASI EKONOMI 1
PEMBAHASAN :
A. Pengertian Globalisasi 2
B. Globalisasi Perekonomian 3
DAFTAR PUSTAKA iii











PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG GLOBALISASI EKONOMI
Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang. Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluroh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi.
Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia.
Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia.




PEMBAHASAN
PEREKONOMIAN GLOBAL
Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.
Globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara
Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.
A. Pengertian Globalisasi
Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.



B. Globalisasi Perekonomian
Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.
Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.
Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:
• Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja
• Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara.
• Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
• Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi's, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
• Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.
Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia.
1. Kebaikan Globalisasi Ekonomi
a. Produksi global dapat ditingkatkan
Pandangan ini sesuai dengan teori 'Keuntungan Komparatif' dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan.

b. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu Negara
Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

c. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri
Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri.

d. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik
Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.

e. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi
Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut.
2. Keburukan Globalisasi Ekonomi
a. Menghambat pertumbuhan sektor industry
Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tingi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang (infant industry). Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat.

b. Memperburuk neraca pembayaran
Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globaliassi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran.

c. Sektor keuangan semakin tidak stabil
Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah bak dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

d. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang
Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalisasi&action=edit
http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.











AKUNTANSI PEMERINTAHAN
A. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP). Dengan ditetapkannya PP SAP maka untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan.

Menandai Dimulainya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Wakil Presiden RI meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Istana Wakil Presiden pada tanggal 6 Juli 2005. Acara ditandai dengan penyerahan Standar Akuntansi Pemerintahan Kepada Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Toli-Toli dan Walikota Pangkal Pinang. Dalam sambutannya Wakil presiden menyatakan keharusan implementasi SAP bagi pemerintah pusat dan daerah.
1. Latar Belakang terbitnya PP SAP
Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi.
Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Pada tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002.
UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang indenden dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.



2. Proses Penyusunan SAP
Komite standar yang dibentuk oleh Menteri Keuangan sampai dengan tahun pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf SAP yang terdiri dari Kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar, kesemuanya telah disusun melalui due procees. Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut:
a. Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar.
b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP.
c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja.
d. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja.
e. Pembahasan Draf oleh Komite Kerja.
f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan.
g. Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft).
h. Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings).
i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian.
j. Finalisasi Standar

3. Penetapan SAP
Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas bersama dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan-masukan KSAP melakukan finalisasi standar kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan Keppres. Suhubungan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite ini segera bekerja untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan.
Draf SAP pun diajukan kembali kepada BPK pada bulan Nopember 2004 dan mendapatkan pertimbangan dari BPK pada bulan Januari 2005. BPK meminta langsung kepada Presiden RI untuk segera Menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Proses penetapan PP SAP pun berjalan dengan Koordinasi antara Sekretariat Negara, Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak terkait lainnya hingga penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden pada tanggal 13 Juni 2005.



4. Kandungan PP SAP
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:
a. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
b. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan.
c. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran.
d. PSAP 03: Laporan Arus Kas.
e. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan.
f. PSAP 05: Akuntansi Persediaan.
g. PSAP 06: Akuntansi Investasi.
h. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap.
i. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
j. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban.
k. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
l. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.
PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:
1. Neraca,
2. Laporan Realisasi Anggaran,
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

B. RUANG LINGKUP SAP
Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Pernyataan Standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah pusat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.
Pernyataan Standar ini tidak mengatur:
1. Laporan keuangan konsolidasian perusahaan negara/ daerah;
2. Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
3. Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture) dan PSAP 11 – 2.
4. Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



C. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif.
1. Prosedur Konsolidasi
Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.
Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal balik (reciprocal) maupun tanpa mengeliminasinya. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. PENJURNALAN
Dalam bahasa akuntansi, menjurnal adalah mencatat. Tempat mencatat disebut Buku Jurnal. Oleh karena itu, penjurnalan dilakukan di buku jurnal, yang memiliki kolom Debit dan Kredit. Ada 3 (tiga) jenis buku jurnal, yakni Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas, dan Jurnal Umum. Dua yang pertama disebut juga jurnal khusus.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Jurnal Penerimaan Kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sementara Jurnal Pengeluaran Kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas untuk realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan Jurnal Umum digunakan untuk mencatat transaksi non-kas, seperti untuk mencatat jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan transaksi lain lain yang tidak menyebabkan aliran kas (masuk maupun keluar).

Penjurnalan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia berbeda dengan akuntansi bisnis (yang diajarkan di perguruan tinggi). Perbedaan yang terjadi antara lain:
1. Mencatat rekening anggaran
Transaksi yang dicatat dalam akuntansi keuangan daerah adalah transaksi yang terjadi karena pelaksanaan realisasi atas anggaran (APBN/D). Dengan demikian, nama rekening yang dijurnal adalah rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Jika transaksi realisasi anggaran ini mempengaruhi posisi keuangan atau rekening-rekening neraca, maka dibuat jurnal corollary. Dalam akuntansi bisnis tidak dikenal jurnal ini.

2. Adanya jurnal korolari (corollary)
Jurnal korolari adalah jurnal yang dibuat untuk mengakui rekening-rekening neraca yang timbul akibat transaksi rekening-rekening APBD (lihat: Abdul Halim, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, halaman 155). Artinya, jurnal korolari adalah jurnal ikutan atau jurnal kedua yang dibuat setelah jurnal anggaran.

3. Jurnal penyesuaian tidak berhubungan Pendapatan dan Belanja
Jurnal penyesuaian dimaksudkan untuk “membetulkan” saldo di buku besar yang belum menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Dalam akuntansi bisnis, jurnal ini terutama untuk memperbaiki saldo rekening-rekening nominal atau temporer yang akan disajikan dalam Laporan Rugi Laba (LRL) dan tidak mengandung rekening kas. Namun, dalam akuntansi pemerintahan, jurnal penyesuaian tidak berkaitan dengan pengakuan atas pendapatan atau belanja (=biaya) yang akrual karena akuntansi keuangan daerah menggunakan basis kas untuk rekening APBN/D.

MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Setiap manusia mempunyai tujuan yang berbeda dalam hidupnya, karena pengaruh pengetahuan dan pengalamannya yang berbeda. Namun setiap manusia akan sama dalam satu hal yaitu ingin mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mencapai tujuan itu manusia harus melakukan aktivitas-aktivitas tertentu.

Oleh karena manusia secara kodrat terbatas kemampuannya maka untuk mencapai tujuannya, manusia memerlukan bantuan dari manusia lainnya. Untuk itu manusia harus bekerja dalam mencapai tujuannya atau berorganisasi.

Dalam organisasi diperlukan manajemen yaitu sesuatu untuk mengatur, mengkoordinasikan semua tugas yang dilakukan oleh orang-orang dan mengarahkannya kepada tujuan yang hendak dicapai. Supaya unsur-unsur manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkan, maka manajemen harus ada yang mengatur yaitu seorang pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi dan persuasi.

B. Tujuan
Makalah ini dibuat bertujuan untuk :
1. Untuk memahami betapa pentingnya kepemimpinan dalam suatu manajemen.
2. Untuk menjelaskan hubungan antara manajer dengan manajemen.
3. Untuk menguraikan beberapa gaya kepemimpinan manajer dalam manajemen maupun organisasi.
4. Untuk menjelaskan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer.




BAB II
PEMBAHASAN

GAYA KEPEMIMPINAN MANAJER DALAM KEGIATAN MANAJEMEN
Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuna ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Karenanya, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien
A. Pengertian Manajer
Manajer adalah seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan.
Tugas-tugas seorang manajer adalah :

• Memimpin organisasi
• Mengatur organisasi
• Mengendalikan organisasi
• Mengembangkan organisasi
• Mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi
• Menciptakan kerja sama di dalam organisasi.
• Menjalin kerja sama dengan pihak-pihak di luar organisasi
• Menumbuhkan kepercayaan
• Meningkatkan rasa tanggung jawab
• Mengawasi/mengendalikan kegiatan organisasi
• Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan
• Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya

Manajer dalam hubungan dengan menajemen menjelaskan tentang substansi tugas yang ada padanya. Pada satu sisi, manajer ada pada posisi tugas pelaksana kepemimpinan dengan membantu pemimpin memimpin pekerjaan yang bersifat departemenal. Di sini manajer adalah kepala atau pemimpin suatu departemen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Pada sisi yang bersifat lebih substansial, manajemen adalah tugas seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan pada asas manajerial. Tentu tatkala melaksanakan tugasnya, manajer memanejemeni, tetapi perbedaannya, ialah bahwa ia memanejemeni tugasnya atas nama pemimpin yang mendelegasikan tugas manajerial kepadanya.
B. Manajemen sebagai ilmu, seni, dan profesi
Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemisasi, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian masalah dalam manajemen. Metode ilmiah pada hakikatnya meliputi urutan kegiatan sebagai berikut.
1. Mengetahui adanya persoalan.
2. Mendefinisikan persoalan.
3. Mengumpulkan fakta, data dan informasi.
4. Menyusun alternatif penyelesaian.
5. Mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian.
6. Melaksanakan keputusan serta tindak lanjut.
Selain manajemen sebagai ilmu, manajemen juga dianggap sebagai seni. Hal ini disebabkan oleh kepemiminan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antaramanusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan tidak dapat dipelajari.
C. Tingkat dan keterampilan manajer
1. Top management atau manajemen tingkat atas yang sering disebut dengan executive officer atau top manager.
2. Middle management atau manajemen tingkat mengenah sering disebut kepala bagian.
3. Lower management atau manejemen tingkat bawah yang dikenal pula dengan istilah manajemen opeerasional (supervisor, kepala seksi, dan mandor).
Masing-masing tingkat manajemen memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Menurut Indriyo Gitosudarmo dan Agus Mulyono, manajer harus memiliki tiga macam keterampilan, yaitu keterampilan konsepsional, keterampilan kemanusiaan, dan keterampilan teknis.
1. Keterampilan konseptual
Manajer tingkat atas (top manager) harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Keterampilan ini sering disebut sebagai keterampilan kosepsional (conceptional skill). Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk menciptakan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga meruipakan keterampilan untuk membuat rencana kerja.

2. Keterampilan komunikasi atau kemanusiaan
Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang laion yang disebut juga keterampilan kemanusiaan (human skill).

Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang [persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbutka kepada atasan. Keterampilan kberkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, mengengah maupun bawah.

3. Keterampilan teknis
Keterampilan terakhir yang merupakan bekal bagi seorang manajer adalah keterampilan teknis (technical skill). Keterampilan ini apda umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya memperbaiki mesin, membuat kursi, merangkai bbunga dan keterampilan teknis yang lain.
Selain tiga keterampilan dasar di atas, Ricky W. Griffin menambahkan dua keterampilan dasar yang perlu dimiliki manajer, yaitu :
a. Keterampilan manajemen waktu
Merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Griffin mengajukan contoh kasus Lew Frankfort dari Coach. Pada tahun 2004, sebagai manajer, Frankfort digaji $2.000.000 per tahun. Jika diasumsikan bahwa ia bekerja selama 50 jam per minggu dengan waktu cuti 2 minggu, maka gaji Frankfort setiap jamnya adalah $800 per jam—sekitar $13 per menit. Dari sana dapat kita lihat bahwa setiap menit yang terbuang akan sangat merugikan perusahaan. Kebanyakan manajer, tentu saja, memiliki gaji yang jauh lebih kecil dari Frankfort. Namun demikian, waktu yang mereka miliki tetap merupakan aset berharga, dan menyianyiakannya berarti membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan.

b. Keterampilan membuat keputusan
Merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas (top manager). Griffin mengajukan tiga langkah dalam pembuatan keputusan. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar.
Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama (biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di puncak). Berikut ini adalah tingkatan manajer mulai dari bawah ke atas:

• Manejemen lini pertama (first-line management), dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia (supervisor), manajer shift, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (foreman).
• Manajemen tingkat menengah (middle management), mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi.
• Manajemen puncak (top management), dikenal pula dengan istilah executive officer. Bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh top manajemen adalah CEO (Chief Executive Officer), CIO (Chief Information Officer), dan CFO (Chief Financial Officer).

D. Peran Manajer
Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok, yaitu:
1. Peran antarpribadi
Merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung.
2. Peran informasional
Meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara.
3. Peran pengambilan keputusan
Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding.
Adapun jenis – jenis keputusan yang dihasilkan dari seorang manajer adalah sebagai berikut:
a. Keputusan Terperogram
Keputusan terperogram adalah keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan, peraturan atau prosedur tertentu. Kebijakan yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang – ulang dengan membatasi atau bahkan meniadakan alternative.

Bila suatu masalah timbul kembali dan bila unsurekomponennya dapat ditentukan, diramalkan dan dianalisis, maka masalah tersebut dapat dipecahkan dengan pengambilan keputusan terperogram.

b. Keputusan Tidak Terperogram
Keputusan tidak terperogram adalah untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau masalah tersebut sedemikian penting sehingga membtuhuhkan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terperogram. Misalnya, seseorang berada pada posisi yang lebih tinggi dalam hirarki organisasi, kemampuan untuk mengambil keputusan tidak terperogram menjadi lebih penting, karena secara progresif lebih banyak keputusan tidak terperogram.

Mintzberg kemudian menyimpulkan bahwa secara garis besar, aktivitas yang dilakukan oleh manajer adalah berinteraksi dengan orang lain.

E. Syarat-syarat Kepemimpinan
Konsepsi mengenai kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu:
a. Kekuasaan
Kekuasaan adalah kekuataan, otoritas, dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakan bawahan agar berbuat sesuatu.
b. Kewibawaan
Kewibawaan adalah kelebihan, keunggulan/superioritas, keutamaan, sehingga ia mampu mengatur orang lain; dan orang lain akan patuh pada ke-pemimpin-annya, kemudian bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

c. Kemampuan
Kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan, keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi atau lebih unggul dari kemampuan angota biasa.





F. Gaya Kepemimpinan
Kepemimpinan dipengaruhi oleh sifat dan prilaku yang dimiliki oleh pemimpin. Karena sifat dan prilaku seseorang tidak akan persis sama, maka gaya kepemimpinan yang diperlihatkan oleh seorang pemimpin dapat berbeda antara satu pemimpin yang satu dengan yang lainnya. Dari berbagai gaya kepimpinan, dapatlah disederhanakan atas empat macam:
a. Gaya Kepemimpinan Diktator
Pada gaya kepemimpinan ini upaya mencapai tujuan dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta ancaman hukuman, bawahan hanya dianggap sebagai pelaksana dan pekerja saja.
b. Gaya Kepemimpinan Autokratis
Gaya kepemimpinan ini segala keputusan berada di tangan pemimpin. Pendapat atau kritik dari segala keputusan berada ditangan pemimpin.
c. Gaya Kepemimpinan Demokratis
Pada gaya ini ditemukan peran serta bawahan dalam pengambilan keputusanyang dilakukan secara musyawarah. Hubungan dengan bawahan dibangun dan dipelihara dengan baik.
d. Gaya Kepemimpinan Santai
Pada gaya ini hampir tidak terlihat karena segala keputusan diserahkan kepada bawahan. Setiap angota organisasi dapat melakukan kegiatan masing-masing sesuai dengan kehendak.





BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Seorang pemimpin merupakan elemen yang sangat vital dalam menentukan maju mundurnya sebuah organisasi, sebab sebesar apapun sebuah organisasi kalau tidak dipimpin oleh seorang pemimpin yang mempunyai otoritas, legalitas dan kredibilitas yang bagus akan mengalami perkembangan yang mandul (statis).

Adapun hal lainnya yang sangat mendukung perkembangan sebuah organisasi adalah manajemen, yakni bagaimana seorang pemimpin dapat memahami dan mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dan semua unsur-unsur dalam sebuah organisasi

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Melalui manajemen semua kegiatan dikoordinir dan diarahkan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Oleh karena itu, manajemen ada pada setiap tingkat organisasi.

Adapun gaya seorang pemimpin dalam menjalankan manajemen maupun organisasi adalha sebagai berikut :
a. Gaya Kepemimpinan Diktator
b. Gaya Kepemimpinan Autokratis
c. Gaya Kepemimpinan Demokratis
d. Gaya Kepemimpinan Santai

B. Saran
1. Kami sebagai penyusun makalah ini menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami selaku penulis mengharapkan saran beserta kritik yang mengandung sifat membangun dari para pembaca.
2. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.

FILSAFAT MANAJEMEN

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sebagai suatu displin ilmiah, manajemen masih muda usianya. Praktek bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan dengan menggunakan modal raksasa juga sama. VOC Belanda adalah perusahaan multinasional dengan modal besar yang kiranya pertama kali muncul tercatat di dalam sejarah. Di Eropa pada masa yang sama, perusahaan produsen Katun di Manchester milik Friedrich Engels adalah yang terbesar. Jika anda ingat Engels adalah sahabat dekat Karl Marx. Selamat bertahun-tahun Engels membantu Marx dalam urusan finansial. Mereka bahkan pernah menulis buku bersama. Engels adalah seorang pengusaha katun. Di perusahaannya tidak ada manajer, dalam arti seperti yang kita kenal sekarang ini. (Drucker, 2001, 3) Yang ada adalah mandor, yang sebenarnya juga adalah pekerja. Sang mandor menjaga efektivitas dan displin pekerjanya. Marx menyebut kelompok pekerja saat itu sebagai “kelompok proletar”.
Dapat juga dikatakan bahwa perusahaan katun milik Engels belumlah mengenal manajemen. Yang mereka kenal adalah pembagian kerja, yang sebenarnya hanya merupakan satu aspek kecil dari manajemen. Sekarang ini manajemen sebagai ilmu sudah berkembang begitu pesat. Bahkan menurut Drucker, manajemen adalah salah satu displin ilmu yang berkembang paling pesat dalam sejarah. (Drucker, 2001, 4) Dalam waktu singkat yakni sekitar 150 tahun, manajemen sebagai displin telah memberikan pengaruh yang begitu besar bagi peradaban manusia. Praktek manajemen telah mengubah kegiatan penataan bisnis di negara-negara Barat. “Praktek manajemen”, demikian Drucker, “telah menciptakan ekonomi global dan membuat peraturan-peraturan baru untuk negara-negara yang hendak berpartisipasi di dalam ekonomi sebagai orang-orang yang setara.” (Drucker, 2001) Orang yang tidak memahami manajemen akan mengalami kegagapan menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang muncul di abad ke-21 ini.
Tujuan dasar dari manajemen adalah untuk membuat beragam orang bekerja sama untuk tujuan yang sama, berpijak pada nilai-nilai yang sama, struktur kerja yang sama, pelatihan yang sama, dan perkembangan bersama yang diarahkan untuk menanggapi berbagai perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. (Drucker, 2001, 5) Sampai sekarang tujuan itu masih sama. Namun yang berubah sekarang adalah ukuran dan kualitas dari tata bisnis yang dilakukan. Dulu manajemen hanya berfokus untuk mengatur sekumpulan orang yang tidak memiliki keahlian apapun, dan hanya bekerja untuk tujuan-tujuan jangka pendek saja. Sekarang dan akan terus berkembang di masa depan, manajemen digunakan untuk mengatur orang-orang yang memiliki pendidikan dan keahlian yang tinggi. Mereka mengabdi tidak hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan jangka pendek, tetapi untuk masa depan kebudayaan manusia dan memiliki pengaruh yang sangat luas ke seluruh dunia. (Drucker, 2001)
B. TUJUAN
adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah :
1. Mengetahui bagaimana nilai manajemen dilihat dari dimensi filosofis ?
2. Memahami bagaimana manajemen yang berfilsafat?
3. Menggambarkan konseptual dari pamahaman filsafat dalam manajemen ?

C. SEJARAH
Banyak kesulitan yang terjadi dalam melacak sejarah manajemen.beberapa penulis melacak perkembangan pemikiran manajemen pada pedagang-pedangan Sumeria dan pembangun piramid Mesir. Para pemilik budak selama berabad-abad menghadapi permasalahan eksploitasi/memotivasi budak yang bergantung namun terkadang suka melawan (memaksa otoritas), namun banyak perusahaan pra-industri, dengan skala mereka yang kecil, tidak merasa terdorong ungtuk menghadapi permasalahan manajemen secara sistematis. namun, inovasi seperti penyebaran sistem angka Hindu-Arab (abad ke-5 hingga ke15) dan kodifikasi kesekretariatan entri-ganda (1494) menyediakan perangkat untuk penilaian, perencanaan dan kendali manajemen.Bidang pelajaran manajemen berkembang dari ekonomi dalam abad 19.
Pelaku Ekonomi klasik seperti Adam Smith dan John Stuart Mill memberikan teori teori pengaturan sumber daya| pengaturan sumber daya, produksi dan penetapan harga.Pada saat yang hampir bersamaan, penemu seperti Eli Whitney, James Watt, dan Matthew Boulton mengembangkan teknik produksi seperti Penetapan standar, prosedur kontrol kualitas, akuntansi biaya, penukaran bahan, dan perencanaan kerja.Pada pertengahan abad 19,Robert Owen, Henry Poor, dan M. Laughlin dan lain-lain memperkenalkan elemen manusia dengan teori pelatihan,motivasi,struktur organisasi dan kontrol pengembangan pekerja.
Pada akhir abad 19, Pelaku ekonomi marginal Alfred Marshall dan Leon Walras dan lainnya memperkenalkan lapisan baru yang kompleks ke teori manajemen.Pada 1900an manajer mencoba mengganti teori mereka secara keseleruhan berdasarkan sains.Teori pertama tentang manajemen yang lengkap muncul sekitar tahun 1920. Orang seperti Henry Fayol dan Alexander Church menjelaskan beberapa cabang dalam manajemen dan hubungan satu sama lain.Peter Drucker menulis salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan: "Konsep Korporasi" (Concept of the Corporation), diterbitkan tahun 1946. Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan (chairman dari General Motors) yang menugaskan penelitian tentang organisasi.H. Dodge, Ronald Fisher, dan Thorton C Fry memperkenalkan teknik statistika ke dalam manajemen. Pada tahun 1940an, Patrick Blackett mengkombinasikan teori statistika dengan teori mikroekonomi dan lahirlah ilmu riset operasi.Riset operasi, sering dikenal dengan"Sains Manajemen",mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi.








BAB II
PEMBAHASAN

KONSEPTUAL PEMAHAMAN FILSAFAT
A. Dimensi Filosofis Manajemen
Menurut Drucker manajemen memang meliputi suatu area disiplin ilmiah dan praktek yang luas. Akan tetapi cara berpikir dan praktek manajemen memiliki beberapa prinsip esensial yang bersifat filosofis. (Drucker, 2001, 10) Pertama, manajemen adalah soal manusia. Fungsi utama manajemen adalah memungkinkan terjadinya kerja sama, yakni untuk membuat kekuatan orang-orang yang berbeda menjadi relevan, dan kelemahan mereka menjadi tidak relevan. Ini adalah alasan dari keberadaan organisasi, apapun bentuknya. Dalam hal ini praktek manajemen sangatlah penting. Misalnya ada orang yang memiliki kemampuan arsitektur yang hebat. Akan tetapi ia tidak mampu melakukan penghitungan uang secara cermat. Ia lemah dalam soal keuangan. Di dalam organisasi kelebihan orang itu, yakni dalam hal menciptakan bagan arsitektur yang akurat, dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendatangkan keuntungan. Sementara kelemahannya yakni ketidakmampuannya menghitung uang secara cermat, bisa menjadi tidak relevan, karena organisasi tersebut telah mempekerjakan orang yang bisa menghitung uang secara cermat. Dalam hal ini kelemahan si arsitek menjadi tidak relevan. Sementara kelebihannya menjadi sangat berguna.

Dewasa ini semua orang praktis bekerja dalam suatu organisasi yang memiliki pola manajemen tertentu, baik itu besar maupun kecil. “Kemampuan kita untuk berkontribusi di dalam masyarakat”, demikian Drucker, “juga sangat tergantung dari sejauh mana kemampuan, dedikasi, dan usaha kita dipergunakan oleh organisasi tempat kita bekerja.” (Drucker, 2001, 11) Seorang ahli biokimia tidak akan bekerja secara maksimal, jika ia bekerja sebagai penjual roti. Ia akan bekerja secara maksimal pada tempat, di mana kemampuannya sungguh dihargai dan dapat digunakan sebaik mungkin, seperti di perusahaan obat, atau di universitas misalnya. Di perusahaan obat atau universitas, si ahli biokimia bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat sesuai dengan potensi yang ia miliki.

Kedua, karena manajemen terkait dengan integrasi dari beragam orang untuk mencapai tujuan yang sama, maka praktek tersebut berakar kuat di dalam kultur. Praktek manajemen di manapun tempat dilakukannya, pada hakekatnya, adalah sama. Akan tetapi pola penerapannyalah yang berbeda. Menurut Drucker salah satu tantangan terbesar bagi para praktisi manajemen sekarang ini adalah menemukan pola manajerial yang cocok dengan kultur tempat mereka hidup dan berkembang. Pola itulah yang bisa dijadikan tititk tolak untuk melakukan praktek manajemen secara tepat. (Drucker, 2001) Salah satu kunci sukses Jepang meraih kemajuan pesat di bidang manajerial adalah kemampuan mereka menemukan pola praktek manajemen yang sesuai dengan kultur yang mereka miliki. Pola manajemen berbasis kultur inilah yang mendorong mereka mengembangkan berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, politiks, sosial, dan budaya.

Ketiga, setiap organisasi apapun bentuknya selalu membutuhkan komitmen tertentu pada tujuan bersama (common goal), dan diikat oleh nilai-nilai bersama (common values). “Sebuah perusahaan”, demikian Drucker, “haruslah memiliki tujuan yang jelas, sederhana, dan menyatukan.” (Drucker, 2001, 12) Tanpa komitmen kepada tujuan tersebut, tidak ada organisasi. Yang ada adalah gerombolan (mob). Tujuan bersama tersebut juga haruslah jelas, bersifat publik, dan secara konsisten diingatkan serta dipastikan kembali. Tugas utama seorang manajer adalah untuk memikirkan secara mendalam, merumuskan, dan mewujudkan tujuan serta nilai-nilai bersama tersebut.

Keempat, Drucker lebih jauh menjelaskan bahwa praktisi manajemen haruslah mampu membawa organisasi untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Ia harus mampu membaca situasi, dan memanfaatkan semua peluang yang mungkin diraih. Dalam arti ini setiap organisasi adalah sebuah tempat, di mana aktivitas belajar dan mengajar terjadi. Pelatihan dan pengembangan haruslah dilakukan terus menerus di semua jenjang organisasi. (Drucker, 2001)
Kelima, setiap organisasi selalu terdiri dari beragam orang dengan beragam pengetahuan dan ketrampilan. Mereka melakukan pekerjaan yang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuannya. Semua aktivitas tersebut haruslah dilakukan atas dasar komunikasi dan tanggung jawab individu yang kokoh. Dalam hal ini semua anggota organisasi haruslah sungguh memahami tujuan dari aktivitas yang mereka lakukan. Tujuan tersebut haruslah diresapi tidak hanya oleh pimpinan organisasi, tetapi oleh seluruh anggotanya. Setiap anggota harus memahami dan meresapi tujuan organisasi ini. Setiap anggota juga harus memikirkan apa kaitan aktivitas mereka dengan aktivitas anggota lainnya, dan memastikan bahwa anggota lain juga melakukan hal yang sama, yakni mempertimbangkan kepentingan anggota lainnya. Dengan demikian ontologi dari praktek manajemen adalah komunikasi dan tanggung jawab individual yang saling terkait satu sama lain tanpa bisa terlepaskan. (Drucker, 2001, 12)

Keenam, bagaimana menilai kemajuan suatu organisasi? Kriteria apa yang dapat kita gunakan untuk melakukan itu? Memang produktivitas, luasnya pasar, status finansial, dan pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting bagi keberlangsungan suatu organisasi. Akan tetapi menurut Drucker, sama seperti penilaian atas kesehatan dan perkembangan manusia tidak bisa hanya dibuat dengan satu kriteria, begitu pula penilaian atas kinerja organisasi tidak bisa dibuat hanya dengan satu kriteria. Kriteria yang ada haruslah beragam dan terus berkembang sesuai dengan perubahan situasi. (Drucker, 2001)

Dan ketujuh, daya guna dan hasil suatu organisasi terletak di luar organisasi itu sendiri. “Hasil dari praktek bisnis”, demikian Drucker, “adalah konsumen yang puas.” (Drucker, 2001, 12) Misalnya daya guna dari rumah sakit adalah pasien yang telah sembuh. Daya guna dari sekolah adalah murid yang telah mempelajari sesuatu, dan menggunakannya untuk bekerja sepuluh tahun kemudian. Itu semua adalah hasil dan daya guna dari suatu organisasi. Semua itu bisa ditemukan di luar organisasi. Di dalam organisasi yang ada hanyalah biaya dan pengeluaran. Inilah prinsip dasar dan alasan keberadaan dari sebuah manajemen organisasi.


B. Manajemen yang Filosofis
Praktek manajemen berurusan dengan tindakan dan aplikasi. Ujian terhadap berhasil tidaknya praktek manajemen adalah hasilnya. Akan tetapi hasil itu tidak melulu terkait dengan uang (economic performance), tetapi juga dengan manusia, nilai-nilainya, dan perkembangannya. Inilah yang membuat manajemen terkait erat dengan kemanusiaan. Bahkan bisa juga dibilang, dimensi filosofis terdalam dari manajemen adalah sisi kemanusiaannya. Manajemen terkait erat juga dengan struktur sosial dari komunitas, di mana praktek manajemen tersebut dilaksanakan. Berbicara melalui pengalaman bertahun-tahun bekerja sama dengan para praktisi manajemen, Drucker berpendapat, bahwa manajemen sangatlah terkait dengan moralitas. Moralitas yang juga selalu terkait dengan hakekat dari manusia itu sendiri, sisi baik maupun sisi buruknya. (Drucker, 2001, 13).

Drucker bahkan menyebut manajemen sebagai bagian dari liberal art, atau seni liberal. Disebut liberal karena manajemen terkait dengan pengetahuan, baik tentang diri maupun tentang dunia, kebijaksanaan, dan kepemimpinan. Disebut sebagai seni karena manajemen terkait erat dengan tindakan dan penerapan praktis.

“Setiap manajer”, demikian tulis Drucker, “mengambil semua pengetahuan dan inspirasi dari ilmu-ilmu kemanusiaan dan ilmu-ilmu sosial, seperti psikologi, filsafat, ekonomi, sejarah, dan etika, dan juga dari ilmu-ilmu alam. Akan tetapi, para manajer membuat semua pengetahuan ini menjadi fokus dan menghasilkan hasil yang efektif, seperti menyembuhkan orang sakit, mengajar siswa, membangun jembatan,…” (Drucker, 2001).

Dengan alasan-alasan yang telah dikemukanan di atas, manajemen adalah suatu praktek yang berfokus pada kemanusiaan. Tujuan utama manajemen adalah supaya kemanusiaan diakui dan dijadikan prinsip utama. Tanpa aspek kemanusiaan manajemen hanyalah alat untuk membenarkan penindasan, atau selubung yang menutupi ketidakadilan.

C. Nilai Manajemen Dalam Konsep Filsafat
Manajemen filosofi Sebuah organisasi didefinisikan sebagai seperangkat nilai umum yang didukung oleh para anggotanya.

Berdasarkan umpan balik dari karyawan, empat nilai inti diidentifikasi. Mereka berhubungan dengan interaksi kita dengan orang (internal maupun eksternal), jasa, teknologi dan organisasi. Dalam operasional manajemen antara manajer dengan dukungan para anggotanya terdapat nilai inti, yaitu sebagai berikut :
• Respect, dengan cara bahwa seorang individu memahami, mendefinisikan dan mengintuisi itu.
• Semangat tim, dilihat sebagai cara untuk menciptakan sinergi yang produktif dan bermanfaat, baik di tingkat profesional dan pribadi.
• Kreativitas, kemampuan untuk membayangkan bahwa yang tidak ada dan menginspirasi kita masing-masing untuk mengatasi dan inovatif
• Transparansi, yang meliputi kepercayaan dan kesetaraan dan mempromosikan dan efektif komunikasi terbuka










BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Praktek manajemen berurusan dengan tindakan dan aplikasi. Ujian terhadap berhasil tidaknya praktek manajemen adalah hasilnya. Akan tetapi hasil itu tidak melulu terkait dengan uang (economic performance), tetapi juga dengan manusia, nilai-nilainya, dan perkembangannya. Inilah yang membuat manajemen terkait erat dengan kemanusiaan. Bahkan bisa juga dibilang, dimensi filosofis terdalam dari manajemen adalah sisi kemanusiaannya. Manajemen terkait erat juga dengan struktur sosial dari komunitas, di mana praktek manajemen tersebut dilaksanakan. Berbicara melalui pengalaman bertahun-tahun bekerja sama dengan para praktisi manajemen, Drucker berpendapat, bahwa manajemen sangatlah terkait dengan moralitas. Moralitas yang juga selalu terkait dengan hakekat dari manusia itu sendiri, sisi baik maupun sisi buruknya. (Drucker, 2001, 13).

Berdasarkan umpan balik dari karyawan, empat nilai inti diidentifikasi. Mereka berhubungan dengan interaksi kita dengan orang (internal maupun eksternal), jasa, teknologi dan organisasi. Dalam operasional manajemen antara manajer dengan dukungan para anggotanya terdapat nilai inti, yaitu sebagai berikut :
• Respect, dengan cara bahwa seorang individu memahami, mendefinisikan dan mengintuisi itu.
• Semangat tim, dilihat sebagai cara untuk menciptakan sinergi yang produktif dan bermanfaat, baik di tingkat profesional dan pribadi.
• Kreativitas, kemampuan untuk membayangkan bahwa yang tidak ada dan menginspirasi kita masing-masing untuk mengatasi dan inovatif
• Transparansi, yang meliputi kepercayaan dan kesetaraan dan mempromosikan dan efektif komunikasi terbuka

B. SARAN
1. Kami selaku penulis mengharapkan saran beserta kritik yang mengandung sifat membangun dari para pembaca.
2. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.

EKONOMI MODERN

EKONOMI MODERN
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan (Ingg: scarcity).
Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani οἶκος (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos), atau “peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.” Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.
Secara umum, subyek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif (deskriptif) vs normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya ekonomi — seperti yang telah disebutkan di atas adalah ilmu yang mempelajari pilihan manusia. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, invisble hand, informatic economy, daya tahan ekonomi, merkantilisme, briton woods, dan sebagainya.
Ada sebuah peningkatan trend untuk mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus analisa ekonomi adalah “pembuatan keputusan” dalam berbagai bidang dimana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan, pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikel-artikelnya ia menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan perilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi imperialis oleh beberapa kritikus.
Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya; walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan “apa seharusnya dilakukan para ahli ekonomi?”
Sistem perekonomian modern adalah sistem pereonomian yang lebih dominan menggunakan teknologi yang canggih dibandingkan dengan tenaga manusianya dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.

A. Manusia Modern Dan Alat Produksi
Memang manusia barat baru melek selepas tahun 1500 an. Dalam tahun-tahun kemudian setelah itu barulah manusia barat memulai berproduksi. Produksi inilah yang kemudian membingungkan didalam pendistribusian hasilnya. Awalnya produksi banyak menggunakan tenaga kerja karena mekanisasi alat produksi memang belum dikenal. Harus kita ingat bahwa pada tahun 1500 an belum ada listrik, belum ada alat mekanis dan juga belum ada mesin uap sekalipun.

1. Adam Smith :
Adam Smith (1723-1790) adalah bapak ekonomi modern dengan nama teori invisible hands. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (invisible hands). Inipun disinyalir mengambil dari teori ekonomi Islam sebagai berikut :
“Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata: “ya Rasulullah hendaklah engkau menetukan harga”. Rasulullah SAW. berkata:”Sesungguhnya Allah-lah yang menetukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”

Tentu saja berbeda masalah yang dihadapi selepas tahun 1500 an dengan masalah yang terjadi sebelum tahun tersebut. Masalah yang dihadapi selepas tahun 1500 an adalah masalah distribusi hasil industri dan akumulasi kekayaan oleh pemilik suatu industri. Munculnya kaum borjuis baru yang menyamai atau mengalahkan posisi kaum tuan tanah bahkan mungkin kekayaan raja.

Disisi lain juga muncul cara memperkerjakan orang. Sistem penggajian, sistem kepemilikan suatu usaha dan sistem hak cipta dan banyak lagi masalah yang membelenggu. Dalam hal memepkerjakan orang demi diraihnya keuntungan yang besar banyak dipekerjakan wanita dan anak-anak selama 24 jam. Tidak diberi kesempatan keluar pabrik apalagi keluar negeri untuk menghindari terjadi kebocoran rahasia industri.

2. Karl Heinrich Marx (1818-1883)
Hal-hal semacam diataslah yang memaksa orang berpikir tentang perlunya perjuangan kaum buruh. Maka munculah terori Marx yang terkenal Das Capital (1849) adalah kritik terhadap sistem kapitalisme Setahun sebelumnya bersama Eangels kolaborasinya yang terdekat menuliskan Communist Manifesto. Inilah yang kemudian menjadi landasan ideologi komunis.

Tanggal 24 Januari 1859, untuk pertama kalinya, sumur pengeboran minyak berhasil mengeluarkan minyak dari dalam bumi. Sumur ini dibuat oleh Edwin Lorentine Drake di tengah kawasan pertanian di barat laut Pennsylvania. Drake memilih lokasi tersebut untuk usaha pengeboran minyaknya karena sebelumnya, warga kawasan itu sudah sering menemukan minyak ketika menggali sumur untuk mencari air biasa. Sumur ini kemudian dikenal dengan nama The Drake Well, dan keberhasilan pengeboran minyak pertama ini memulai eksplorasi minyak di seluruh dunia.

Seratus lima puluh tuhun yang lalu manusia berhasil membuat sumur minyak, dan saat ini, tahun 2008 manusia begitu tergantungnya dengan cairan yang satu ini. Hal ini tidak terlepas` dari keberhasilan Gottlieb Daimler or Karl Benz menciptakan mesin penggerak berbahan bakar minyak pada tahun 1876.

Revolusi Industri adalah perubahan teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 yang terjadi dengan penggantian ekonomi yang berdasarkan pekerja menjadi yang didominasi oleh industri dan diproduksi mesin. Revolusi ini dimulai di Inggris dengan perkenalan mesin uap (dengan menggunakan batu bara sebagai bahan bakar) dan ditenagai oleh mesin (terutama dalam produksi tekstil). Perkembangan peralatan mesin logam-keseluruhan pada dua dekade pertama dari abad ke-19 membuat produk mesin produksi untuk digunakan di industri lainnya.

Dengan ditemukannya mesin bakar maka perkembangan teknologi terus berjalan dengan pesat. Beberapa berpikir bahwa mesin-mesin industri dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang yang disebut sebagai kaum industrialis (kapitalisme) sebagian orang lagi merasa bahwa mesin-mesin industri dimiliki oleh negara (komunisme). Perang dingin dan panas terjadi pada dua kelompok yang masing-masing menganggap bahwa ‘ideologi’nyalah yang paling benar dan layak di lakukan.

Banyak manusia yang tidak paham duduk persolannya jadi korban baik fisik maupun nyawa. Persaingan dua kutub inipun terus terjadi. Masing-masing menunjukkan keunggulanya di berbagai bidang baik teknologi nuklir maupun teknologi ruang angkasa. Demi mempertahankan ideologinya kedua belah pihak membangun industri militer yang sangat canggih.

Pun demikian waktu yang membuktikan bahwa komunisme terjebak dalam bentuk state capitalism. Kesejahteraan tidak terdistribusi pada rakyat namun hanya dinikmati segelintir orang yang berada di partai. Sebagian besar keuntungan dijadikan industri peralatan perang bukan untuk meningkatkan kemakmuran. Dilain pihak, kapitalisme justru mendapatkan turunan-turunan dari cara memiliki suatu usaha. Desakan-desakan kaum buruh didaerah kapitalis juga terus terjadi sehingga perbaikan-perbaikan terhadap kaum buruh juga terus terjadi mulai dari jaminan sosial, jaminan jam kerja yang terbatas, hak cuti tahunan, fasilitas perumahan dan ini terus terjadi. Pada akhirnya yang dicari umat manusia sebenarnya adalah kesejahteraan.



B. Teori Modern Dalam Perdagangan Internasional
Perdagangan antar negara maju pesat sejak pertengahan abad 19 sampai dengan permulaan abad 20. Keamanan serta kedamaian dunia ( sebelum perang dunia I ) memberikan saham yang besar bagi perkembangan perdagangan internasional yang pesat. Teori klasik nampaknya mampu memberikan dasar serta penjelasan bagi kelangsungan jalannya perdagangan dunia. Hal itu terlihat dari usaha masing-masing negara yang ikut didalamnya untuk melakukan spesialisasi dalam produksi, serta berusaha mengekspor barang-barang yang paling sesuai / menguntungkan bagi mereka.

Negara-negara / daerah- daerah tropik berusaha untuk menspesialisasikan diri mereka dalam produksi serta ekspor barang-barang yang berasal dari pertanian, perkebunan, dan pertambangan, sedangkan Negara-negara / daerah-daerah sedang, yang relatif kaya akan modal, berusaha untuk menspesialisasikan diri mereka dalam produksi serta ekspor barang-barang industri. Heckscher-Ohlin mengemukakan konsepsinya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Bahwa perdagangan internasional / antar negara tidaklah banyak berbeda dan hanya merupakan kelanjutan saja dari perdagangan antar daerah. Perbedaan pokoknya terletak pada masalah jarak. Atas dasar inilah maka Ohlin melepaskan anggapan ( yang berasal dari teori klasik ) bahwa dalam perdagangan internasional ongkos transport dapat diabaikan.
b. Bahwa barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan yang diperkembangkan ( natural and acquired advantages dari Adam Smith ) akan tetapi atas dasar proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang itu.
Masing-masing negara memiliki faktor-faktor produksi neo-klasik ( tanah, tenaga kerja, modal ) dalam perbandingan yang berbeda-beda, sedang untuk menghasilkan sesuatu barang tertentu diperlukan kombinasi faktor-faktor produksi yang tertentu pula.
Namun demikian tidaklah berarti bahwa kombinasi faktor-faktor produksi itu adalah tetap. Jadi untuk menghasilkan sesuatu macam barang tertentu fungsi produksinya dimanapun juga sama, namun proporsi masing-masing faktor produksi dapatlah berlainan ( karena adanya kemungkinan penggantian / subtitusi faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dalam batas-batas tertentu ). Jadi teori Heckscher-Ohlin dalam batas-batas definisinya menyatakan bahwa :
a. Sesuatu negara akan menghasilkan barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak ( dalam arti bahwa harga relatif faktor produksi itu murah ), sehingga harga barang-barang itu relatif murah karena ongkos produksinya relatif murah. Karena itu Indonesia yang memiliki relatif banyak tenaga kerja sedang modal relatif sedikit sebaiknya menghasilkan dan mengekspor barang-barang yang relatif padat karya.
b. Dengan mengutamakan produksi dan ekspornya pada barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak, maka harga faktor produksi yang relatif banyak akan naik.
Dalam hal ini “relatif banyak”menunjuk kepada jumlah phisiknya, bukan harga relatifnya. Karena harga relatif kedua macam barang itu sebelum perdagangan berjalan adalah berlainan, maka negara yang memiliki faktor produksi tenaga kerja relatif banyak akan cenderung untuk menaikan produksi barang yang padat karya dan mengurangi produksi barangnya yang padat modal. Negara itu akan mengekspor barangya yang padat karya dan mengimpor barang yang padat modal. Dengan demikian perdagangan internasional akan mendorong naik harga faktor produksi yang relatif sedikit.
Sebagai akibatnya untuk negara yang memiliki faktor produksi modal relatif banyak, upah akan turun sedang harga modal – tingkat bunga – akan naik. Jadi perdagangan internasional cenderung untuk mendorong harga faktor produksi yang sama, antar negara menjadi sama pula (equalization of factor price).
Perdagangan internasional terjadi karena masing-masing pihak yang terlibat didalamnya merasa memperoleh manfaat dari adanya perdagangan tersebut. Dengan demikian perdagangan tidak lain adalah kelanjutan atau bentuk yang lebih maju dari pertukaran yang didasarkan atas kesukarelaan masing-masing pihak yang terlibat. Tentu saja pengertian “kesukarelaan” dalam perdagangan internasional harus diberi tanda petik, karena realitasnya kesukarelaan ini sebenarnya tidak selalu terjadi, namun paksaan yang mendorong terjadinya perdagangan internasional tersebut tidaklah selalu terlihat jelas. Salah satu bentuk paksaan ini misalnya, terlihat pada perdagangan yang timbul sebagai akibat bantuan luar negeri yang mengikat (Tied aid). Apabila negara A menerima bantuan dari negara B tetapi dengan ketentuan bahwa bantuan (kredit) itu harus dibelanjakan di negara B, maka perdagangan yang timbul antara A dan B sebagai akibat pemberian bantuan itu jelas tidak sepenuhnya didasarkan atas kesukarelaan kedua belah pihak. Paksaan yang lebih halus lagi terlihat pada bentuk-bentuk perdagangan internasional yang merupakan ikutan dari perkembangan industrialisasi dalam negara-negara yang sedang berkembang yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang mempunyai cabang di berbagai negara dan berinduk di negara maju (perusahaan-perusahaan multinasional).
Harga barang yang sama dapat berlainan di negara yang berlainan karena harga dicerminkan oleh ongkos produksi (apabila permintaan dianggap sama), sehingga perbedaan harga timbul karena perbedaan ongkos produksi. Menurut Ricardo & Mill, Ongkos produksi ditentukan oleh banyaknya jam kerja yang dicurahkan untuk membuat barang itu. Jadi apabila untuk membuat barang yang sama diperlukan banyak jam yang berlainan bagi negar yang berlainan tersebut, maka ongkos produksinya juga akan berlainan. Perbedaan dalam banyak jam kerja menurut teori Ricardian (klasik) disebabkan karena perbedaan dalam teknik produksi (atau tingkat teknologi), perbedaan dalam ketrampilan kerja (produktivitas tenaga kerja), perbedaan dalam penggunaan faktor produksi atau kombinasi antar mereka. Dengan kata lain ongkos produksi untuk membuat barang yang sama berlainan karena fungsi produksinya lain.
Menurut Heckscher – Ohlin, ongkos produksi ditentukan oleh penggunaan faktor produksi atau sumber daya. Jadi apabila faktor produksi itu digunakan dalam proporsi dan intensitas yang berlainan, walaupun tingkat teknologi dan produktivitas tenaga kerja sama, ongkos produksi untuk membuat barang yang sama di negara yang berlainan juga akan lain. Perbedaan dalam penggunaan proporsi dan intensitas faktor produksi yang disebabkan karena perbedaan dalam hadiah alam (factor endowment) yang diterima oleh masing- masing negara. Dengan kata lain ongkos produksi untuk membuat barang yang sama berlainan karena perbedaan hadiah alam, bukan karena fungsi produksinya lain.
Salah satu kesimpulan utama teori H-O adalah bahwa perdagangan internasional cenderung untuk menyamakan tidak hanya harga barang-barang yang diperdagangkan saja, tetapi juga harga faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut. Kesimpulan ini sebenarnya merupakan akibat dari konsepsi mereka mengenai hubungan antara spesialisasi dengan proporsi faktor-faktor poduksi yang digunakan.
Dalam hal-hal khusus, bahkan tidak mungkin untuk mengenali apakah barang-barang itu barang-barang padat karya ataukah barang-barang padat modal dipandang dari dunia seabagai satu keseluruhan. Negara yang memiliki tenaga kerja relatif banyak mungkin saja mempunyai keuntungan komparatif dalam barang-barang yang padat modal dan sebaliknya. Karena akibat adanya perdagangan internasional adalah naiknya harga relatif barang-barang yang dihasilkan dengan menggunakan prinsip keuntungan komparatif itu dan dengan demikian juga faktor produksi yang digunakanya secara intensif, maka akibat pada harga relatif faktor-faktor produksinya mungkin berupa perubahan yang menuju ke arah yang sama tetapi dapat juga berlawanan, lagi pula dalam keseimbangan, kedua negara dapat terus menghasilkan kedua macam barang itu walaupun harga faktor-faktor produksinya berlainan di kedua negara tersebut.
Pada tahun 1920-an para ahli ekonomi mulai mempertimbangkan fakta bahwa kebanyakan industri memperoleh keuntungan dari skala ekonomi (economies of scale) yaitu dengan semakin besarnya pabrik dan meningkatnya keluaran, biaya produksi per unit menurun. Ini terjadi karena peralatan yang lebih besar dan lebih efisien dapat digunakan, sehingga perusahaan dapat memperoleh potongan harga atas pembelian- pembelian mereka dengan volume yang lebih besar dan biaya-biaya tetap seperti biaya penelitian dan pengembangan sertaoverhead administratif dapat dialokasikan pada kuantitas keluaran yang lebih besar. Biaya-biaya produksi juga menurun karena kurva belajar (learning curve).
Begitu perusahaan memproduksi produk lebih banyak, mereka mempelajari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi produksi, yang menyebabkan biaya poduksi berkurang dengan suatu jumlah yang dapat diperkirakan. Skala ekonomi dan kurva pengalaman (experience curve) mempengaruhi perdagangan internasional karena memungkinkan industri-industri suatu negara menjadi produsen biaya rendah tanpa memiliki faktor-faktor produksi yang berlimpah. Perdagangan internasional timbul utamanya karena perbedaan-perbedaan harga relatif diantara negara. Perbedaan- perbedaan ini berasal dari perbedaan dalam biaya produksi, yang diakibatkan oleh :
1. Perbedaan-perbedaan dalam perolehan atas faktor produksi.
2. Perbedaan-perbedaan dalam tingkat teknologi yang menentukan intensitas faktor yang digunakan.
3. Perbedaan-perbedaan dalam efisiensi pemanfaatan faktor-faktor.
4. Kurs valuta asing.
Meskipun demikian perbedaan selera dan variabel pemintaan dapat membalikkan arah perdagangan. Teori perdagangan internasional jelas menunjukan bahwa bangsa-bangsa akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang lebih tinggi dengan melakukan spesialisasi dalam barang-barang dimana mereka memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor barang-barang yang mempunyai kerugian secara komparatif. Pada umumnya hambatan-hambatan perdagangan yang memberhentikan mengalirnya barang-barang dengan bebas akan membahayakan kesejahteraan suatu bangsa.

SISTEM EKONOMI TRADISIONAL

SISTEM EKONOMI TRADISIONAL
A. Pengertian Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), sesuai dengan tata cara yang biasa digunakan oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem ini segala barang dan jasa yang diperlukan, dipenuhi sendiri oleh masyarakat itu sendiri.

Sejak dahulu pekerjaan manusia seperti contohnya pertanian tetap menjadi titik fokus yang menarik untuk Ekonomi Tradisional. Namun, bangsa yang dahulu menggunakan sisten ekonomi ini sudah beralih cepat ke konsep ekonomi yang lain, seperti campuran untuk mengikuti tren yang sedang berkembang.

Terlepas dari konsep lama tentang Tradisional Ekonomi, system ekonomi ini masih umum di beberapa Negara berkembang di bawah negara-negara Amerika Selatan seperti Papua Nugini dan Brazil, dan juga beberapa negara-negara lain di Asia Afrika. Bahkan, Traditional Ekonomi bisa disebut sebagai perekonomian penduduk yang cerdik di dunia, seperti milik Pigmi wilayah Kongo di Afrika Tengah.

Bank Dunia memperkirakan, ekonomi jenis ini masih umum di antara 400 juta masyarakat adat di seluruh dunia. Jadi, hal ini membuktikan bahwa system ekonomi tradisional tidak sama sekali telah punah di masa kini.

Tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan berapa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat.

Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada negara-negara yang belum maju, dan mulai ditinggalkan. Misalnya Etiopia. Tapi pada umumnya, sistem ekonomi ini sangatlah primitif dan hampir tidak ada lagi di dunia.

B. Ciri –ciri sistem ekonomi Tradisional
Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah :
1) masyarakat hidup berkelompok secara kekeluargaan.
2) tanah merupakan sumber kehidupan.
3) belum mengenal adanya pembagian kerja.
4) pertukaran secara barter.
5) tingkat dan macam produksi sesuai kebutuhan.
Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah antara lain, tidak terjadinya persaingan, karena semua dilakukan atas dasar kekeluargaan sehingga tidak adanya sikap individualis dari para pelaku ekonomi dalam sistem ini.
Dulu, Indonesia memang pernah menganut sistem tersebut, namun lama-lama kebiasaan itu mulai ditinggalkan seiring perubahan jaman dan mengikuti tradisi dunia. Sampai saat ini, beberapa daerah pelosok di Indonesia masih memberlakukan sistem ini, tetapi sangat sedikit, karena sekarang semua sudah dinilai oleh materi. Pertukaran barang untuk membeli barang sudah tidak lagi berarti.
Saat ini semua menggunakan uang. Sistem ini bahkan sudah tidak lagi berlaku untuk Negara-negara maju, bila masih ada yang menerapkan sistem ini di Indonesia saja misalnya, pasti akan dianggap aneh. Namun dilihat dari segi positifnya, bila sistem ini masih berlaku di Negara kita, saya rasa tidak akan ada ketamakan dan keegoisan dalam kehidupan ekonomi kita. Tentu saja juga tidak akan ada yang namanya korupsi.
Tidak terlepas dari segi negative, jika sistem ini masih terjadi di kehidupan ekonomi Negara, bisa saja dengan mudah Negara kita akan diperlakukan semena-mena oleh Negara maju lainnya, karena dianggap primitive dan tidak tahu apa-apa mengenai uang yang sekarang sudah menguasai dunia. So, beruntunglah kita yang kini sudah berkembang dan menjadikan sistem ekonomi campuran sebagai sistem perekonomian Negara.
Campur tangan pemerintah dan juga kerjasama masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi Indonesia dan Negara lain yang juga bersistem ini. Kesejahteraan rakyat dan keadaan sosial secara otomatis akan terangkat meski kenyataan yang terjadi masih tidak merata.
Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan sebagai berikut :
1. Persaingan yang sehat, hubungan antar individu sangat erat
2. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang harus dipikul
3. Tidak individualistis
Kelemahan dari sistem ekonomi tradisional adalah :
1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga produktivitas rendah
2. Kualitas barang hasil produksi masih rendah
Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, namun di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui dalam, sistem ini masih digunakan dalam kehidupan sehari – hari.
Ciri Ekonomi Tradisional Masyarakat Melayu Tradisional
a. Masyarakat melayu tradisional telah mempunyai satu bentuk sistem ekonomi yg teratur yaitu bentuk saradiri. Saradiri – maksudnya kegiatan ekonomi dijalankan untuk mendapatkan bahan ,makanan dan lain-lain hasil untuk memenuhi keperluan harian.
b. Keperluan asas ekonomi petani dalam masyarakat melayu tradisional ialah secukup hidup yaitu menyara keluarga sendiri.
c. Peralatan pertanian adalah mudah yaitu gunakan hewan atau binatang dan manusia tanpa teknologi modern.
Kegiatan utama saradiri ialah:
a. Bercocok tanam.
b. Menangkap ikan.
c. Memungut hasil hutan.
d. Mereka mendapatkan sumber makanan harian dari dusun, sungai atau laut yang berdekatan.
e. Barang pakaian harian dan garam diperolehi dari kampung atau tempat lain melalui sistem pertukaran barang.
f. Kegiatan ekonomi masyarakat melayu tradisional mempunyai hubungan rapat dengan kawasan penempatan. Mereka mendirikan penempatan dekat dengan laut, pinggir sungai atau hutan.
g. Kegiatan ekonomi utama ialah pertanian dan perikanan. Kekuatan ekonomi utama ialah pertanian.
h. Tanaman utama padi dan tanaman lain ialah sayuran dan buah-buahan,
i. Berternak, memburu, dan mengumpul hasil hutan.
j. Sebahagain kecil pertukangan dan perlomboingan dan kraf tangan.
k. Sebahagian kecil tinggal berhampiran dengan pelabuhan dan melibatkan diri dalam perdagangan.









KESIMPULAN
Kesimpulan dari sistem perekonomian tradisional adalah sistem pereonomian yang masih menggunakan teknologi sederhana dalam upaya pemenuhan kebutuhannya, dalam sistem perekonomian ini di kenal istilah barter dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang menganut sistem perekonomian tradisional ini lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi sehingga tidak individualistis.